Home / Berita Kompolnas / Aturan Personel Kepolisian untuk Jamin Netralitas

Aturan Personel Kepolisian untuk Jamin Netralitas

JAKARTA — Netralitas personel menjadi perhatian utama Kepolisian Negara RI menjalankan peran sebagai penjaga keamanan pada Pilkada 2018. Untuk itu, Polri membuat aturan tegas kepada semua anggotanya untuk tidak condong dan menunjukkan keberpihakan pada pasangan calon tertentu.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan, peran utama Polri, menjamin pelaksanaan tahapan Pilkada 2018 berjalan aman dan lancar. Oleh karena itu, semua personel kepolisian di 30 kepolisian daerah harus memberi jaminan keamanan kepada penyelenggara hingga pasangan calon.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, kata Martinus, mengeluarkan surat telegram yang jadi pedoman semua anggota polisi untuk bertindak dan berperilaku ketika bertugas pada Pilkada 2018. Salah satu aturan itu ialah larangan kepada anggota kepolisian untuk foto dan mengunggah foto di media sosial dengan pasangan calon.

”Kehadiran foto dengan calon kepala daerah bisa menimbulkan persepsi salah karena akan muncul anggapan dukungan terhadap pasangan tertentu. Ini yang dicegah oleh Polri terkait larangan itu,” ujar Martinus, Sabtu (13/1), di Jakarta.

Ia menambahkan, arahan pimpinan Polri untuk menjaga netralitas tak hanya ditujukan kepada jajaran kepolisian di level perwira, tetapi juga para bintara. Di tingkat bintara, justru berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, misalnya orang lain memfoto sejumlah bintara, yang tengah bertugas, dengan calon kepala daerah, kemudian foto itu diunggah di media sosial.

”(Aturan) itu juga bertujuan untuk memberi pemahaman kepada semua anggota agar tak dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang ingin menganggap Polri berpihak kepada calon kepala daerah tertentu,” kata Martinus.

Sementara itu, bagi anggota kepolisian yang melanggar surat telegram itu, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri di semua polda telah disiapkan melakukan proses internal, termasuk menyelenggarakan sidang kode etik terhadap personel polisi yang tidak netral.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, berharap, keikutsertaan perwira tinggi polisi saat Pilkada 2018 tak mengganggu netralitas Pilkada 2018. Sebab, Polri punya peran krusial menjamin penyelenggaraan pilkada tak mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban.

Terkait anggaran, seluruh jajaran kewilayahan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk alokasi dana pengamanan Pilkada 2018. Sejumlah polda dan polres telah mengajukan kebutuhan anggaran sejak akhir 2017 sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

Kehadiran foto dengan calon kepala daerah bisa menimbulkan persepsi salah.

Sumber:
[Kompas – 14 Jan 2018(SAN/COK/IDO)] https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180114/281565176164450/textview