Home / Berita Kompolnas / Anggota Polri Perlu Patuhi 13 Kewajiban

Anggota Polri Perlu Patuhi 13 Kewajiban

13 Poin Larangan untuk Anggota Polri selama PilkadaJAKARTA — Untuk menjamin netralitas Pilkada 2018 hingga Pemilu 2019, Kepolisian Negara RI, Selasa (16/1), mengeluarkan 13 poin kewajiban yang seyogianya dipatuhi seluruh jajaran Polri. Sanksi kode etik akan diberlakukan kepada seluruh personel yang melanggar aturan tersebut.

Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin, Selasa, di Jakarta, mengatakan, Polri sebagai pelaksana pengamanan tahun politik harus bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Terkait aktivitas berpolitik, kewajiban terhadap anggota Polri di antaranya dilarang mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah atau calon anggota legislatif; dilarang menerima/meminta/mendistribusikan janji hingga bantuan dari pihak parpol, pasangan calon, dan tim sukses; dilarang memasang atribut parpol, calon kepala daerah, dan calon anggota legislatif. Anggota Polri juga dilarang menghadiri atau jadi pembicara dalam acara terkait pilkada atau pemilu; serta dilarang memberikan dukungan kepada parpol dan calon kepala daerah.

Kemudian, anggota Polri juga dilarang jadi anggota dan pengurus tim sukses calon kepala daerah dan parpol. Mereka tak boleh memakai kewenangan untuk kepentingan politik parpol dan calon kepala daerah tertentu, selain dilarang memberikan fasilitas dinas serta anggota Polri wajib menjaga rahasia hasil pemungutan suara. ”Kami harap semua kewajiban ini jadi pedoman anggota Polri menjaga netralitas. Sebab, tugas Polri memberikan pengamanan selama pilkada dan pemilu,” ujarnya.

Martuani menambahkan, untuk menghindari keberpihakan Polri terhadap parpol atau calon kepala daerah, aktivitas personel Polri di media sosial juga diatur. Setiap anggota dilarang mengomentari dan menyebarluaskan gambar calon di media massa, media daring, dan media sosial. Seluruh anggota Polri juga dilarang foto bersama dengan calon kepala daerah. Jika ada oknum melanggar, proses secara kode etik internal Polri akan berlaku.

Dihubungi terpisah, komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, berharap panduan netralitas Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dipatuhi seluruh anggota Polri. Netralitas dalam politik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. ”Dengan edaran itu, anggota Polri yang melanggar seharusnya dikenai sanksi,” kata Poengky.

Untuk bisa menggunakan hak dipilih, Poengky menekankan, setiap anggota Polri harus menaati semua aturan berlaku, termasuk pengajuan surat pengunduran diri saat mendaftarkan diri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto memastikan surat pengajuan pengunduran diri sembilan perwira dan bintara Polri yang maju Pilkada 2018 masih diproses. Dari sembilan orang, baru pengajuan pengunduran diri Irjen Safaruddin yang segera rampung. Safaruddin, calon wakil gubernur Kalimantan Timur, resmi pensiun 1 Maret 2018.

Sumber:
[Kompas – 17 Jan 2018] https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180117/281556586235179