Home / Berita Kompolnas / Amankan Unjuk Rasa Omnibus Law, Kompolnas: Polri Harus Bersikap Humanis

Amankan Unjuk Rasa Omnibus Law, Kompolnas: Polri Harus Bersikap Humanis

Mus • Wednesday, 7 Oktober 2020 – 20:40 WIB

Jakarta – Pasca ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI, muncul aksi penolakan dari sebagian elemen masyarakat. Penyampaian aspirasi protes dan penolakan mewujud dalam bentuk unjuk rasa mahasiswa, dan mogok kerja kelompok buruh.

Beredar kabar, elemen mahasiswa dari luar daerah yang berniat mengikuti unjuk rasa di ibukota Jakarta mendapat larangan Polri daerah setempat.

Bagaimana pun, jelas Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim, Polri dalam situasi pandemi covid 19 saat ini di tanah air, mengalami dilema dalam menghadapi kegiatan unjuk rasa.  Pelarangan unjuk rasa tentu tidak sesuai prinsip konstitusional UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menjunjung tinggi HAM dan kebebasan berpendapat.

Pelarangan tentunya dapat dilakukan asal berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Yusuf berharap kepada Polri dalam menghadapi unjuk rasa harus tegas tetapi tetap humanis. 

“Tegas berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Disini tentu rujukannya, selain Undang-Undang tentang penyampaian pendapat di muka umum, juga Undang-Undang  tentang Kekarantinaan terkait dgn Pandemi Covid 19 saat ini, apalagi ada penerapan PSBB seperti di DKI Jakarta,” kata Yusuf dalam keterangannya, Rabu (7/10/2020).

Menurutnya, sikap humanis dari Polri dalam menghadapi unjuk rasa sangat dituntut di tengah pandemi saat ini. 

“Sikap humanis Polri ditunjukan dengan mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif terhadap kelompok-kelompok yang berunjuk rasa,” jelasnya. 

Dikatakan Yusuf, kegiatan unjuk rasa terkadang tidak dilakukan dengan pemberitahuan dan permintaan izin terlebih dahulu kepada pihak Polri. Oleh karena itu, Intelkam Polri di tengah pandemi saat ini harus ekstra kerja keras memberikan dukungan informasi cepat terkait adanya kelompok-kelompok yang akan melakukan unjuk rasa secara mendadak tanpa pemberitahuan atau permintaan izin. 

“Dukungan informasi tersebut sangat diperlukan guna melakukan langkah-langkah dialogis dan persuasif terhadap kelompok-kelompok yang akan melakukan unjuk rasa,” ucapnya.

Yang paling utama, tegasnya, agar dapat bersikap humanis, para personil yang bertugas di lapangan untuk tetap dapat menahan diri agar tidak terpancing melakukan tindakan yang tidak humanis yang akan berujung kekerasan. (Jak)