Batam – Warga Pulau Rempang, Batam, kembali berunjuk rasa pada hari Senin (11/9) untuk menuntut agar Pulau Rempang tidak dijadikan sebagai kawasan industri. Unjuk rasa ini berakhir ricuh setelah massa aksi melempari aparat dengan batu dan petasan.
Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turun ke Batam pada hari Selasa hingga Jumat 12-15 September untuk melihat langsung kondisi Kota Batam pasca-demonstrasi tersebut. Kompolnas juga akan bertemu dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Kota Batam, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan perwakilan warga Pulau Rempang.
Ketua Harian Kompolnas, Benny Jozua Mamoto, mengatakan bahwa pihaknya ingin untuk melihat langsung kondisi Kota Batam pasca-demonstrasi di Kantor BP Batam yang berakhir ricuh, Senin (11/9/2023). Ia juga meminta kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara profesional dalam menangani unjuk rasa tersebut.
“Kami hadir hari ini untuk melihat kondisi Batam pasca-aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh pada Senin kemarin,” kata Benny di Batam, Jumat (15/9/2023)
Benny mengaku, dirinya meminta penjelasan Kepala BP Batam, M Rudi. Dari kronologinya, kejadian ini membuat puluhan petugas gabungan terluka, khususnya anggota Polri. Benny berharap Pemerintah Pusat melalui BP Batam dapat segera menemukan solusi terbaik dalam pengembangan salah satu Program Strategis Nasional 2023.
“Harapan kami semoga ke depannya segera didapatkan solusi terbaik demi kelancaran proyek pengembangan Rempang Eco-City ini,” jelas Benny.
Warga Pulau Rempang menolak Pulau Rempang dijadikan sebagai kawasan industri karena khawatir akan berdampak buruk bagi lingkungan dan mata pencaharian mereka. Pulau Rempang merupakan salah satu pulau yang masih memiliki lingkungan yang relatif alami dan warga Pulau Rempang sebagian besar bekerja sebagai nelayan.
Pemerintah Kota Batam dan BP Batam sendiri telah menyatakan bahwa rencana menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri masih dalam tahap kajian. Namun, hal ini tidak memuaskan warga Pulau Rempang yang menuntut agar rencana tersebut dibatalkan.
Mengenai rencana demonstrasi Pulau Rempang oleh Aliansi Mahasiswa Batam, Polda Kepri telah mempersiapkan langkah-langkah pengamanan. “Kami siap memberikan pengamanan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan adek-adek mahasiswa terkait relokasi Pulau Rempang,” kata Kapolda Kepri Irjen Tabana Bangun di Mapolda Kepri, Jumat (15/9/2023). Tabana mengaku, aksi ini dijadwalkan akan berlangsung di depan kantor DPRD dan Pemkot Batam, Jumat (15/9/2023) siang. “Sebanyak tiga batalyon personel gabungan Polri–TNI, Satpol PP, dan Ditpam BP Batam telah disiagakan Polda Kepri dalam upaya menjaga keamanan selama rencana aksi unjuk rasa damai berlangsung,” tegas Tabana. (Nan)
Tim Humas Kompolnas
Leave a Reply